Awal reformasi adalah masa-masa mencekam di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Perselisihan antarpemuda di suatu malam di tahun 1998 berkobar menjadi konflik komunal sarat kekerasan. Kerusuhan berkali-kali Meletus hingga perdamaian disepakati pada Desember 2001 melalui Deklarasi Malino. Sebagai orang yang lahir dan tumbuh besar di Poso, kegelisahan Lian Gogali tidak hanya sebatas soal penyebaran narasi tidak utuh terkait konflik kekerasan di Poso, melainkan juga karena melihat bahwa peran perempuan kerap kali diabaikan dalam proses pembangunan pascakonflik. Lian kemudian menemukan jalan untuk menjawab kegelisahannya dalam bentuk tindakan. Berawal ketika ia sedang mengerjakan tesis sebagai syarat kelulusan kuliah S2 Culture Studies di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta pada 2004 silam. Sebuah pertanyaan datang dari seorang perempuan pengungsi yang menohok dan membuat Lian merasa bersalah sampai bertahun-tahun kemudian.

Lian Gogali mendirikan Institut Mosintuwu, sebuah gerakan komunitas perempuan akar rumput di Poso, pada 2009. Mosintuwu berarti ‘kebersamaan’, diksi yang berasal dari dialek Pamona yang digunakan salah satu suku di Poso. Lian memulai perjalanannya tanpa dana, selain sebuah ide di benaknya. Mosintuwu bertujuan memberdayakan kaum perempuan agar berdaulat atas hak-hak ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Para perempuan diajak membangun perdamaian di tingkat akar rumput melalui pendidikan, advokasi dan gerakan berbasis organisasi, pengembangan ekonomi komunitas, dan akses terhadap media. Melalui Sekolah Perempuan, Lian mengorganisir kelompok perempuan di 80 desa dan telah meluluskan 523 orang perempuan. Ia juga membangun literasi anak-anak melalui Project Sophia, sebuah perpustakaan keliling untuk anak-anak. Lian turut memberdayakan 11 desa melalui Sekolah Pembaharu Desa yang melibatkan 420 perempuan dan pemerintah desa, menggerakkan 100 anak muda lintas agama dan suku yang menelusuri kearifan budaya desa di Poso, menginisiasi rumah perlindungan perempuan dan anak, serta mendirikan radio komunitas yang mengudara di frekuensi 107.7 FM dan streaming di www.mosintuwu.com. Selain pendidikan yang membuat kaum perempuan mampu memperjuangkan hak-haknya, Lian memahami bahwa politik adalah ranah yang menentukan nasib seseorang. Kaum perempuan harus mengonsolidasikan kekuatan dan menjadi bagian dalam proses pembuatan keputusan bersama kaum laki-laki. Lian Gogali lantas merancang kongres perempuan pertama di Poso pada 25-27 Maret 2014 yang melibatkan ratusan perempuan dari 70 desa dan 14 kecamatan.

Perempuan kelahiran 1978 ini lahir sebagai anak ketiga dari empat bersaudara. Ia tumbuh besar di satu desa kecil di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Ayahnya seorang pendeta, ibunya guru taman kanak-kanak. Lian meraih gelar Sarjana Teologi dari Universitas Kristen Duta Wacana. Ia menyelesaikan kuliah S2 bidang Culture Studies di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Ia aktif melakukan penelitian dan menulis isu sosial, budaya, ekonomi, dan politik di wilayah Poso dan Sulawesi Tengah. Sebelum mendirikan Mosintuwu, Lian telah mengukir sejumlah rekam jejak yaitu di antaranya memimpin perjalanan ekspedisi Poso sebagai bagian dari kampanye dan advokasi lingkungan pada 2016 serta melakukan advokasi atas hak petani, nelayan, dan warga wilayah Danau Poso yang sedang dieksploitasi kepentingan PLTA yang dikerjakannya sejak 2018 bersama Aliansi Penjaga Danau Poso.  

Apa inspirasi yang melandasi berdirinya Mosintuwu?
“Ada banyak hal terjadi, namun alasan paling mendasar yang menjadi latar belakang berdirinya Mosintuwu adalah ketika tahun 2004 saya melakukan riset di sebuah tempat penampungan pengungsi untuk karya tesis saya yang berjudul Memori Politik dan Anak dalam Konflik Poso. Untuk riset ini, saya melakukan wawancara dengan ratusan perempuan dan anak-anak di banyak tempat pengungsian ketika konflik masih melanda Poso, Sulawesi Tengah. Suatu hari di tempat pengungsian yang terletak di Silanca, kecamatan dekat Poso, saya bertemu seorang perempuan yang kemudian memberi saya gagasan untuk bertindak di kemudian hari. Perempuan itu bertanya, ‘Sesudah Anda menulis tentang kami, lalu apa yang akan terjadi pada kami?’. Pertanyaan itu ibarat hantaman di wajah. Saya merasa seperti orang yang sedang menggunakan konflik Poso dan mengeksploitasi penderitaan orang-orang Poso untuk keuntungan pribadi, sedangkan mereka yang mengungkap kisah tragis untuk tesis saya justru tidak mendapatkan apa pun. Pertanyaan itu membuat saya merasa bersalah dan berhutang sehingga saya memutuskan usai menamatkan kuliah S2 saya harus melunasi utang pertanyaan yang tak terjawab itu. Mosintuwu kemudian didirikan untuk menjadi wadah bagi para perempuan Poso agar memiliki ruang untuk berbicara, membangun perdamaian, memperkuat kapasitas, dan secara aktif memperjuangkan keadilan dan kesetaraan di wilayah pasca konflik Poso.”

Gagasan apa yang ditanamkan melalui Sekolah Perempuan Mosintuwu?
“Perempuan merupakan penggerak dalam upaya perdamaian masyarakat akar rumput, namun perempuan juga sekaligus korban yang mengalami berbagai lapisan kekerasan karena konstruksi masyarakat patriarki yang membuat suara perempuan tidak didengar dan dianggap tidak penting. Sebab itu kita perlu membuat ruang khusus yang dapat mengakomodir kebutuhan dan kepentingan perempuan, yang kami sebut Sekolah Perempuan. Fokus kami pada perempuan yang marginal secara pendidikan. Mereka lulusan SD dan SMP atau bahkan sama sekali tidak pernah bersekolah. Sekolah Perempuan merupakan pijakan awal yang dirancang untuk membangun kepercayaan diri perempuan, membangun kerja sama perempuan dalam memperjuangkan hak ekonomi, sosial, budaya, dan hak sipil politik di wilayah pasca konflik Poso. Sekolah Perempuan juga membekali informasi, membuka ruang praktek teori pengetahuan, melakukan advokasi, serta menjembatani perbedaan identitas agama, suku, ras, golongan, dan sebagainya. Sekolah Perempuan Mosintuwu bukan sekolah yang mengajarkan baca tulis, melainkan membantu perempuan dalam mengenali hak-hak perempuan dan melakukan analisis sosial karena perempuan-perempuan di desa, khususnya keluarga-keluarga patriarki, selalu hidup berdasarkan perintah atas struktur sosial. Maka menjadi penting buat mereka untuk membongkar konstruksi tersebut, salah satunya melalui pendidikan.”

Apa aspek uniknya?  
“Sekolah Perempuan merupakan sekolah informal yang awalnya memiliki tujuh murid perempuan. Buat saya, sekolah tidak penting bangunannya tetapi utamanya bagaimana membuka ruang dialog untuk memperoleh informasi pengetahuan. Karena itu kami para perempuan dapat belajar di mana pun. Kadang di kebun belakang, tak jarang di teras rumah atau tepi danau, beberapa kali pernah di dapur, dan sering juga belajar di balai desa. Para guru dan murid perempuan berkeliling dan berpindah dari satu desa ke desa lain untuk terlibat dalam kelas-kelas mingguan. Kami melakukan hal ini agar perempuan punya kesempatan untuk meninggalkan desa mereka. Beberapa dari mereka bahkan belum pernah ke luar dari desanya. Hanya melalui sekolah ini, mereka dapat melihat desa-desa lain dan hal ini penting untuk membangun rasa percaya diri. Saat ini kami telah meluluskan 523 perempuan dari 80 desa dengan usia paling muda 19 tahun dan paling tua 62 tahun.”  

Bagaimana dengan kurikulumnya?
“Kurikulum Sekolah Perempuan Mosintuwu meliputi delapan topik. Pertama, perempuan dan perdamaian yang berkaitan dengan dekonstruksi narasi perempuan dalam sejarah konflik. Kedua, kurikulum gender. Ketiga, perempuan dan budaya yang membahas sejarah kepemimpinan perempuan di Poso. Keempat, perempuan dan politik. Bukan sebatas keterlibatan di partai politik, tapi utamanya politik dalam rumah tangga perihal pengambilan keputusan agar perempuan juga punya suara di dalam keluarga. Kelima, hak layanan masyarakat. Kurikulum keenam membahas hak ekonomi, sosial, budaya dan hak sipil politik. Kemudian kurikulum kesehatan seksual dan hak reproduksi, kurikulum ekonomi solidaritas, serta keterampilan berbicara dan bernalar. Setiap kurikulum memiliki panduan, namun proses di dalamnya berkembang tergantung konteks masing-masing daerah dan wilayah.” 

Kendala apa yang Anda hadapi?
“Tantangan pertama justru soal membangun kepercayaan diri perempuan, karena sudah ratusan tahun perempuan terbiasa untuk pemikirannya diatur, tubuhnya diatur, gerak-geriknya diatur. Ketika diajak menganalisis sistem dan membongkar pemikiran, banyak perempuan kemudian mengalami tekanan dari keluarganya. Bahkan ada seorang perempuan diancam akan diceraikan suaminya kalau dia masih ikut Sekolah Perempuan karena menganggap sekolah ini membuat perempuan jadi senang membantah dan melawan. Selain itu ternyata, pilihan saya untuk menjadi ibu tunggal―yang tak lazim menurut cara pandang tradisional―turut mempengaruhi persepsi orang lain terhadap apa yang saya lakukan. Ketika memulai Sekolah Perempuan, hal itu menjadi tantangan pertama tentang bagaimana membuat orang memercayai saya, seorang ibu tunggal,”

Bagaimana Anda memandang peran perempuan dalam mendorong perdamaian di wilayah konflik?
“Keterlibatan perempuan bukan hanya penting, tapi juga sangat mendesak. Bagi saya, perempuan punya daya tahan yang kuat dan panjang. Perempuan punya insting untuk memperpanjang kehidupan, bukan mematikan hidup. Sesuatu yang saya rasa tumbuh dari pengalaman dan tradisi perempuan dalam lingkup domestik di mana perempuan akan melakukan segala upaya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Perempuan terbukti mampu bertahan dalam kompleksitas sosial ekonomi sehari-hari dan sebab itu untuk menjadikannya sebagai sebuah gerakan, penting bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan menjadi kunci bagi perempuan untuk mengadvokasi dirinya sendiri dan komunitasnya. Saya percaya bahwa perempuan memiliki kapasitas dan kekuatan dalam membangun perdamaian, melebihi laki-laki, karena perempuan mempertimbangkan aspek pemeliharaan dan keberlanjutan kehidupan.”